Modernisasi Dan Lingkungan Hidup

Modernisasi Dan Lingkungan Hidup  

Menurut pemakalah adanya kerusakan lingkungan hidup tidak terekkan karena disebabkan oleh modernisasi, mengapa modernisasi? Sangat jelas karena modernisasi mengutamakan pembanginan-pembangunan modern yang menjadikan lingkungan sekitar terabaikan. Pembangunan itu tidak di imbangi dengan pelestarian lingkungan sekitar akibatnya kerusakan lingkungan hidup berdampak pada manusia generasi yang akan datang. Tentu pembangunan yang di lakukan oleh negara tidak terlepas dari para kapitalisme yang selalu mengiginkan keuntungan tanpa memikirkan resiko yang ada.

Kekuatan kapitalisme berkepentingan dengan terus terjaganya pasokan bahan baku maupun hasil produksi yang harus terus menerus diperbesar demi akumulasi keuntungan. Penguasa berkepentingan dengan keuntungan-keuntungan pribadi sesaat yang dapat diperoleh karena kewenangannya, karena itu muncul kerusakan lingkungan.

Di  Indonesia terdapat banyak kasus lingkungan hidup yang tidak direspon dengan sungguh-sungguh oleh negara. Hal ini disebabkan karena pembuatan peraturan di bidang lingkungan banyak yang tidak melibatkan masyarakat, tidak efektifnya penegakan hukum, serta terbentuknya pola pikir yang salah tentang lingkungan di masyarakat.

Berbagai modus terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia antara lain adalah pembabatan hutan, penebangan liar, pembangunan areal pemukiman secara sembarangan. Dalam konteks negara modusnya antara lain pembiaran pengambilan keaneka ragaman hayati oleh perusahaan-perusahaan asing, ataupun pemberian izin pembuangan limbah dari negara asing ke Indonesia.

Industri Dan Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup menjadi akibat langsung dari aktivitas manusia dan menjadi korban periode industri. Hal ini terjadi karena perkembangan perdagangan barang dan jasa ini telah membentuk kecenderungan-kecenderungan global seperti Pertama; perdagangan telah meningkatkan pengaruh lingkungan hidup terhadap produksi dengan memperluas pasar bagi komoditas-komoditas diluar batas-batas negara, dalam hal ini Negara berkembang yang mengandalkan sumber daya alam sebagai komoditas perdagangan mengekspor bahan mentah dan olahan alam ke negara maju, sebaliknya negara maju dengan teknologi industri untuk mengolah barang jadi atau setengah jadimenjual kembali ke negara berkembang, tentu hal ini lebih merugikan bagi negara berkembang yang megandalkan sumberdaya alam, jika barang yang di ekspor terus menerus tentu akan membuat negara akan membutuhkan barang mentah yang bayak yang akhirnya lama kelamaan akan membuat kerusakan lingkungan hidup. Contohnya mengekspor kayu ke negara modern yang akhirnya akan  mengurangi jumlah pohon di hutan negara berkembang.. Kedua; perdagangan memungkinkan negara menguras habis sumber daya mereka atau meloloskan undang-undang yang tetap melindungi basis-basis sumber daya tersebut. 

Dengan transfer teknologi industri negara berkembang mulai mengeksploitasi sumber daya alamnya tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan. Keadaan ini dapat dipahami karena sebagian besar negara berkembang lebih memfokuskan pembangunan ekonomi untuk menghilangkan kemiskinan dengan pengetahuan akan dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan ekonomi terhadap lingkungan, masih sangat terbatas. Pembangunan ekonomi tersebut disatu sisi berhasil membawa peningkatan kemakmuran negara berkembang, yang kemudian diikuti dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik namun juga kebutuhan negara lain. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor dilakukan berbagai upaya yang pada akhirnya berdampak pada lingkungan hidup maupun sosial.

Realita Negara Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dibalik berbagai keuntungan dan manfaat dari perusahaan Para kapital, perlulah kita ingat bahwa bagaimanapun juga tujuan utama kapitalisme adalah keuntungan. Dengan kapitalisme mereka membagun Perusahaan yang sejatinya merupakan mesin uang yang bekerja untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil- kecilnya sesuai prinsip kapitalisme. Motif ini pula yang seringkali mendorong perusahaan atau para pemilik modal untuk melakukan tindakan yang tidak pantas. Hingga menimbulkan akibat buruk bagi negara berkembang dimana perusahaan itu berada. 

Sebelumnya perlu kita ketahui, menurut Joseph Stiglitz, dalam suatu proses produksi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki para kapitalis, selalu muncul dua jenis biaya yang harus ditanggung. Pertama adalah biaya pribadi, dalam artian biaya murni yang menjadi ongkos dilakukannya proses produksi dan eksploitasi. Kedua adalah biaya sosial yang berasal dari penanggulangan dampak terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Sebagai contoh dalam perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik, dibutuhkan biaya dalam proses produksi untuk menyuling minyak dan ongkos produksi lainnya. 

Namun selain itu juga dibutuhkan biaya yang lebih besar untuk menanggulangi polusi yang dihasilkan oleh proses produksi dan penanggulangan limbah. Kedua biaya ini seharusnya wajib ditanggung oleh perusahaan. Namun sayangnya seringkali perusahaan menolak menanggung biaya sosial tersebut. Jumlah biaya sosial yang sangat besar bagi perusahaan hanya akan mengurangi keuntungan dan menambah beban perusahaan. Maka perusahaan yang dimiliki oleh para kapitalis dengan modal yang besar dan dilindungi oleh pengaruh politik yang sangat kuat, menghindar dari kewajibannya untuk menanggung dampak dari proses produksi yang mereka lakukan. Untuk itupun mereka tidak segan mengunakan pengaruh politik yang mereka punya demi kepentingan dan keuntungan mereka.  Penggunaan pengaruh politik ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tapi juga terjadi di negara maju. Sebagai perbandingan perusahaan-perusahaan farmasi Amerika lewat proses lobi yang memakan biaya lebih dari 759 juta Dollar Amerika berhasil mempengaruhi sekitar 1400 keputusan Kongres Amerika agar berpihak pada mereka.

Situasi yang lebih parah justru terjadi di negara berkembang. Dimana perusahaan mengunakan pengaruh politiknya untuk mengendalikan kebijakan pemerintah. Salah satu sektor yang mengalami dampak parah adalah sektor lingkungan. Di negara berkembang, kerusakan lingkungan yang terjadi sangat parah. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang menolak bertanggung jawab atas dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat proses produksi dan eksplorasi yang mereka lakukan.

Sementara dari pihak pemerintah negara berkembang sendiri menghadapi dilema. Disatu sisi pemerintah harus menegakkan kebijakkan lingkungan yang melindungi kepentingan masyarakatnya, namun disisi lain pemerintah harus melindungi kepentingan modal asing yang menopang ekonominya. Korupsi yang terjadi di negara berkembang juga memperparah kondisi yang terjadi. Perusahaan kapitalis memilih untuk menyuap penjabat-penjabat pemerintahan daripada membayar biaya sosial yang lebih besar. Perusahaan juga sering mengunakan kekuatan kapitalnya sebagai alat tawar terhadap pemerintah. Termasuk dengan mengancam akan memindahkan kapitalnya keluar dari satu negara ke negara lain.

Hal seperti inilah yang terjadi di Papu, tambang besar timah dan tembaga membuang 80.000 ton material beracun setiap hari ke sungai selama dua belas tahun, dalam kegiatan ekstraksi yang bernilai sekitar 6 miliar dollar. Ketika bahan tambang habis, perusahaan yang mayoritas kepemilikannya dipegang oleh Australia itu, begitu saja meninggalkan pertambangan tersebut setelah mengakui bahwa perusahaannya tidak begitu memerhatikan dampak kerusakan lingkungan cukup besar. Perusahaan itu mengalihkan kepemilikannya kepada pemerintah, dan membiarkan pemerintah yang kebingungan mencari dana untuk mengatasi kerusakan yang ditimbulkan. Jumlah pasti kerugian yang dialami sangat sulit untuk ditentukan, tapi sangat jelas bahwa jumlah tersebut sangat besar dan harus ditanggung oleh masyarakat Papua.