Sistem dan Perkembangan Politik Malaysia

Konteks Malaysia

Malaysia adalah negara di Asia Tenggara dengan luas wilayah 329.758 km2 dan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebesar 27,17 juta jiwa. Dari seluruh jumlah penduduk di tahun 2007, 60 % adalah etnis Melayu Bumiputera, 26 % etnis China, 8 % etnis India, 5 % etnis bumiputera lainnya, dan 1 % etnis-etnis lain seperti Arab, Sinhalese, Eurasian serta Eropa .

Dalam konstitusi Malaysia, orang Melayu merupakan warganegara Malaysia yang mempraktikkan adat Melayu, menggunakan Bahasa Malaysia, dan beragama Islam. Kira-kira 25% penduduk Malaysia merupakan Tionghoa, dan 7% lagi terdiri atas India. Hampir 85% ras India di Malaysia merupakan masyarakat Tamil. Lebih dari setengah populasi Sarawak dan 66% populasi Sabah terdiri atas kaum pribumi non-Melayu. Masuknya ras lain sedikit banyak mengurangi persentase penduduk pribumi di kedua negara bagian itu. Selain itu, Malaysia juga mempunyai penduduk yang berasal daripada Eropa dan Timur Tengah. Kepadatan penduduk Malaysia tidak terdistribusi merata, dengan 17 juta dari 25 juta rakyat Malaysia menetap di Semenanjung Malaysia .

Malaysia adalah sebuah negara monarki konstitusional yang menganut sistem demokrasi parlementer, dan perdana menteri serta para menteri utama dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang berlangsung secara reguler setiap lima tahun. YDPA saat ini merupakan yang ke-12 sejak kemerdekaan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957 .  

Ketika baru merdeka, Malaysia terdiri atas 11 negara bagian1 dan disebut Persekutuan Tanah Melayu (Federasi Malaya). Kemudian pada tahun 1963 negara Sarawak dan Sabah bergabung ke dalam Federasi Malaysia. Malaysia yang dikenal sebagai negara multi-etnis dan kaya khazanah budaya itu memiliki kurang lebih 30 kelompok etnis.2 Kurang dari 8 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan sebelum krisi ekonomi tahun 1997; tingkat kemampuan baca tulis di atas 85 persen dan harapan hidup warga masyarakatnya setara dengan negara-negara maju. Malaysia memiliki sistem parlemen bikameral, yakni Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Anggota Dewan Rakyat dipilih melalui pemilu, sedangkan para anggota Dewan Negara diangkat oleh negara-negara bagian atau langsung ditunjuk oleh YDPA berdasarkan masukan dari perdana menteri .

Malayan Union 1946

Malayan Union telah diperkenalkan oleh Partai Buruh Inggris beberapa bulan setelah Inggris menduduki kembali Tanah Melayu. Dikatakan pelaksanaan Malayan Union pada April 1946 di Tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme penduduk lokal khususnya orang-orang Melayu .

Mereka merasakan adat dan tradisi yang dibawa malayan union sangat bertentangan dengan bangsa malaysia, Malayan Union secara drastis mengubah taraf negeri-negeri Melayu dari negeri-negeri protektorat Inggris ke jajahan langsung Inggris, menghapus hak istimewa orang Melayu sebagai peribumi dengan memperkenalkan konsep kerakyatan 'jus soli' yaitu kewarganegaraan diberikan kepada semua orang asing yang dilahirkan di tanah Melayu dan mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan telah tinggal selama 10 dari 15 tahun sebelum 15 februari 1942, serta menghapus kedaulatan raja-raja Melayu. Orang-orang Melayu terasa diancam oleh mereka para pendatang . Cina dan India menjadi rakyat di negara melayu dengan sangat mudah. Keadaan ini menimbulkan kekacauan yang paling penting orang Melayu kehilangan kuasa politiknya.

Hal ini telah menimbulkan pertentangan  dikalangan para pejabat-pejabat dan kaum bangsawan Melayu seperti Dato Onn Jaafar, Dr Burhanudin Helmi dan beberapa lagi orang Melayu yang berpendidikan. Mereka merasa terhina dengan sikap Inggris yang angkuh dan bertindak sesuka hati dalam meengemukakan reformasi. Pertentangan bertambah hebat setelah peran koran Melayu seperti Utusan Melayu, Majelis dan Warta Negara mengkritik dan menjelaskan keburukan Malayan Union . 

Kondisi ini diperparah lagi oleh pengakuan dari pejabat Inggris yang telah pensiun seperti Frank Swettanham, George Maxwell, dan Winstedt melalui tulisan mereka di koran-koran Inggris yang menyatakan kekesalan mereka terhadap cara ketidakadilan Inggris membuat pembaharuan konstitusi. Namun orang Melayu melawan dengan cara yang lebih teratur dan bersifat kolektif, diantaranya berbentuk demonstrasi protes  di Kelantan oleh Asosiasi Persetiaan Melayu 1945 dan 1946 di Kedah dan Johor. Selain itu diadakan pertemuan pada 11 maret 1946 yaitu Kongres Melayu yang pertama menggabungkan 41 organisasi Melayu termasuklah PKMM dan setuju membentuk Kongres Melayu Seluruh Tanah Melayu. Ia bertujuan untuk melawan Malayan Union dan menyatukan orang Melayu dalam satu badan  yang kuat .

Pada saat itu Kongres belum memiliki rencana kemasyarakatan dan ekonomi yang matang, sebaliknya hanya mau memulihkan kembali kedaulatan Raja-Raja Melayu dan hak-hak orang Melayu sebagai pribumi. Ia juga telah menyatakan bahwa perjanjian Michael tidak sah dikarenakan tidak diikutsertakan para pembesar melayu dan masyarakat. Melalui Kongres ini, telah melahirkan Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) pada 11 mei 1946 untuk memelihara kepentingan orang Melayu. Di mana Dato Onn Jaafar sebagai Pemimpin utama dan pertama. Mei 1946 merupakan protes terbesar orang Melayu terhadap Inggris. Akhirnya dilakukan perubahan konstitusi yang kemudian melahirkan Federasi Tanah Melayu pada tahun 1948 .

Kelahiran Partai Politik Antara Tahun 1946-1965

Partai Melayu Bersatu (UMNO) Tahun 1946 

Lahirnya UMNO adalah hasil dari penggabungan organisasi Melayu dengan berbagai aliran filsafat dan pendapat tetapi setuju mengambil tindakan bersama untuk memajukan dan melawan penjajah bangsa Melayu. Orang-orang melayu bersatu padu untuk membentuk UMNO sebagai sebuah benteng pertahanan terhadap ancaman hah-hak orang Melayu Oleh Malayan Union pada tahun 1946. Pendirian UMNO pada 11 Mei 1946, dengan Dato 'Onn bin Ja'far sebagai pemimpinnya yang pertama dapat dikatakan sebagai gerakan  orang-orang Melayu di Malaya untuk mencegah mereka dari tenggelamnya di bawah satu perkembangan politik dan ekonomi yang begitu deras dan menguntungkan kaum-kaum lain yang lebih maju.

Perjuangan UMNO yang pertama adalah melawan Malayan Union. Melalui koran-koran dan karena diharapkan suara orang melayu dapat diketahui oleh Malayan Union. Pemimpin UMNO berhasil membujuk para  Sultan melayu agar tidak menghadiri upacara pengangkatan Gubernur Malayan Union yaitu  Edward Gent,  disini secara jelas menunjukkan ketidak sukaan orang-orang pribumi terhadap Malayan Union .

Partai Islam Semalaysia (PAS) tahun 1951

Kemunculan PAS dalam sejarah politik tanah malaysia dimulai sejak 23 Agustus 1951 saat para ulama yang bersidang di Kuala Lumpur setuju mendirikan sebuah persatuan yang dinamakan Persatuan Ulamak Se-Malaya. Nama persatuan ini kemudian diubah menjadi Persatuan Islam Se-Malaya (PAS) 24 November 1951, dalam satu konferensi ulama Malaya. Itulah sekelumit awal sejarah PAS yang didirikan oleh para ulama yang kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi politik-dakwah yang penting di negara malaya .

Kemunculan PAS ini dikaitkan dari pengaruh-pengaruh yang terjadi di beberapa gerakan Islam yang lebih awal seperti Ikhwanul Muslimun di Mesir, Masyumi di Indonesia dan Jamaat Islami di Pakistan. Ketiga pengaruh ini telah masuk ke Tanah Melayu melalui para ulama yang belajar di Mesir, Mekah, India dan Indonesia. Kesadaran yang awal muncul adalah para ulama atau umat Islam membutuhkan sebuah organisasi atau badan yang dapat mewakili mereka dalam semua aspek kehidupan terutama dalam kondisi Tanah Melayu yang sedang dijajah oleh Inggris. Adanya ksedaran ini kemudian menghasilkan Majlis Tertinggi Agama Malaya (MATA) pada 1947 diikuti oleh Hizbul Muslimin pada 1948 . 

PAS menjadi sebuah organisasi politik Islam yang memperjuangkan kemerdekaan melalui landasan demokrasi. Para ulama menolak bentuk-bentuk perjuangan yang didirikan berdasarkan ideologi ciptaan manusia yang dibawa masuk oleh penjajah. Sejak itulah, PAS muncul sebagai sebuah organisasi politik Islam yang memperjuangkan kemerdekaan negara, kemudian bergabung mengikuti pemilu. PAS juga menggunakan berbagai saluran untuk menyampaikan pesan dakwahnya termasuk membentuk beberapa kerjasama politik dengan orang bukan Islam sejak 1953. Di bawah kepemimpin Tuan Guru Haji Ahmad Fuad Hassan dan Dr Haji Abbas Alias, PAS berbicara soal kemerdekaan yang bisa ditegakkan hukum Islam. PAS menolak kewarganegaraan jus soli yang merugikan pribumi dan PAS mendesak agar Islam dijadikan dasar negara yang merdeka .

Partai Tindakan Demokratik (DAP) Tahun 1965

Partai ini terdaftar secara resmi enam bulan kemudian pada 18 Maret 1966 sebagai sebuah partai demokratis sosial. DAP lebih disenangi oleh kaum Cina dan diterima sebagian kecil kaum India. DAP lebih dikuasai oleh kaum Cina dan diterima dengan baik oleh kaum Cina di kota-kota . DAP terkenal dengan konsep "Malaysian Malaysia" (Malaysia untuk semua rakyat Malaysia). Partai ini berkomitmen pada perjuangan untuk sebuah Malaysian Malaysia yang bebas, bersifat sosialisme demokratis, berdasarkan prinsip-prinsip HAM, kesetaraan, keadilan sosial dan ekonomi, dan berbasis institusi demokrasi parlimen. Dap tidak memihak kepada salah satu pengaruh kekuatan besar dunia apakah blok Barat atau blok Timur .

Federasi Tanah Melayu  1948

Hasil dari konsultasi komite kerja yang terdiri wakil-wakil pemerintah, Sultan-Sultan dan UMNO, berhasil membentuk konstitusi baru yaitu Federasi Tanah Melayu 1948. ketentuan untuk menjadi kewarganegaraaan melayu diperketat dan hak-hak istemewa orang-orang Melayu sebagai kaum pribumi diakui. Secara umum federal ini memberi peluang kepada anak-anak lokal untuk menguasai negara melalui jabatan seperti Menteri, Sekretaris Pemerintah Daerah dan lain-lain , untuk memastikan mereka dapat memimpin negara merdeka. Dari aspek geopolitik untuk pertama kali semua negeri Tanah Melayu ditempatkan dalam satu administrasi. Namun secara halusnya pula Inggris telah berhasil membuka kerakyatan pada kaum-kaum lain .

Bagian dari Tanah Melayu adalah Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Walau bagaiamanapun Brunei kemudian telah menarik diri dengan alasan-alasan tersendiri.  pada 9 Juli 1963 perjanjian penting telah ditandatangani di Malborough House, London yaitu Kantor Perhubungan Persemakmuran. Perjanjian Pendirian Federasi Malaysia ini telah ditandatangani oleh Pemerintah Inggris, Federasi Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura .

Perjanjian ini, adalah lanjutan dari Perjanjian-Perjanjian yang telah diadakan sebelumnya, dan merupakan Perjanjian yang paling rumityang hampir menemui jalan buntu dan akhirnya dapat diselesaikan. 

Upacara yang mengakhiri sejarah penjajahan Inggris selama ratusan tahun di Singapura, Sabah dan Sarawak telah ditandatangani dalam lima salinan oleh wakil-wakil pemerintah-pemerintah yang terlibat.   Pemerintah Inggris telah diwakili oleh Perdana Menteri Harold Macmillan, Encik Ducan Sandys dan Lord Landsdowne. Pemerintah Federasi Tanah Melayu pula telah diwakili oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Bapak Tan Siew Sin, Datuk VT Sambanthan, Datuk Ong Yoke Lin dan Dr. Lim Swee Aun. Sabah diwakili oleh Datuk Mustapha bin Datuk Harun, Bapak Donald A. Stephen, Encik W.K.H. Jones, Encik Khoo Siak Chiew, Encik W.S. Holley dan Encik G.D. Sundang. Wakil-wakil dari negeri Sarawak pula terdiri daripada Encik P.E.H. Pike, Temenggung Jugah, Datuk Bandar Abang Haji Mustapha, Encik Ling Beng Siew dan Datuk Abang Haji Openg. Sementara Singapura telah diwakili oleh Encik Lee Kuan Yew dan Encik Goh Keng Swee. 

Singapura Berpisah Dari Malaysia 

Pada tahun 1965, Singapura berpisah dari Federasi Malaysia. Deklarasi tentang pemisahan ini dibuat oleh YTM Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Malaysia di Dewan Rakyat. Tindakan pemisahan Singapura dari Malaysia dianggap paling baik karena ini merupakan satu-satunya jalan keluar demi persatuan dan menghindari bentrok antara warga malaysia dan singapur, dan akan terjadinya stabilitas ekonomi serta menghindarkan konflik politik di antara Pemerintah Malaysia yang dikuasai oleh Partai Aliansi dengan Partai Aksi Rakyat yang berkuasa di Singapura. Tindakan pemisahan ini dilakukan setelah dicapai  persetujuan antara kedua belah pihak .

YTM Tunku Abdul Rahman juga mengatakan sebab-sebab lain pemisahan ini karena sikap setengah pemimpin-pemimpin politik Singapura yang memperjuangkan konsep ' Malaysian Malaysia', serta menafikan keberadaan institusi Kesultanan Melayu, melawan hak-hak keistimewaan orang-orang Melayu dan pribumi serta tidak adanya persamaan pendapat dalam meningkat dan memajukan dasar-dasar perdagangan, pembagian pajak dan industri. Namun pemisahan Singapura dari Malaysia ini dibuat dengan pengertian bahwa Malaysia dan Singapura akan terus bekerjasama dalam bidang-bidang pertahanan, bisnis dan perdagangan. 

Satu perjanjian telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak. Dalam perjanjian pemisahan kedua negara tersebut Malaysia diwakili oleh YTM Tunku Abdul Rahman Putra, Tun Abdul Razak, Dato 'Dr. Ismail b. Abdurrahman, Tan Siew Sin dan Dato 'V.T. Sambanthan. Sementara Singapura diwakili oleh Eneik Lee Kuan Yew, Dr. Toh Chin Chye, Dr. Goh Keng Swee, Encik Sa Rajaratnam dan Eneik Othman Wok .

Pemisahan Singapura dari Malaysia secara otomatis membuat warga  Singapura tidak lagi menjadi warga negara Malaysia. akibatnya 2 orang Senator dan 15 orang anggota Parlemen dari Singapura tidak lagi menjadi anggota Parlemen Malaysia. Selain itu, semua orang termasuk anggota-anggota angkatan bersenjata, polisi, pengadilan dan lain-lain yang dulu menjadi staf  Pemerintah Malaysia, mulai hari ini mereka kembali menjadi staf Pemerintah Singapura. Namun Pemerintah Malaysia akan terus mematuhi perjanjian-perjanjian tentang pasokan air yang telah dibuat di antara Pemerintah Singapura dengan Kerajaan Johor. Meskipun telah berpisah, Pemerintah Malaysia tetap mengakui Singapura sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dan selalu akan bekerja dan bersahabat dengannya .

Hegemoni Politik Malaysia

Sudah menjadi kebiasaan untuk kaum raja atau pemerintah lokal meminta masyarakat untuk setia kepada mereka. Ini berarti raja tidak bisa ditentang atau dilawan karena perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang melawan tradisi. Akibatnya muncul suatu doktrin agar masyarakat takut dan dan selalu merendah diri di hadapan para raja. Dengan kekuasaan seperti ini raja semakin mudah meluaskan kekuasaannya dalam berbagai bidang seperti sektor bisnis, dll. Kekuatan politik lah yang  memberi mereka kesempatan yang sangat luas untuk terlibat ke dalam sektor ekonomi dan penguasaan dalam sektor ekonomi memperkokoh pula posisi politik mereka.

Para raja bukan saja menuntut diberi penghormatan tetapi mereka telah menggunakan posisi mereka untuk meraup berbagai peluang kekayaan dalam sektor ekonomi dan sektor-sektor lain. Unsur unsur tradisional dicoba diaplikasikan dalam praktek demokrasi di Malaysia. Namun tidak dipungkiri bahwa demokrasi yang diterapkan bercampur aduk dengan latar tradisional masyarakat tersebut seperti adat dan istiadat serta pegangan agama yang menjadi inti utama. 

Tanpa disadari pemerintah telah berupaya mengumpulkan kekuatan dan berada pada posisi yang aman dan berhasil mengarahkan pandangan masyarakat untuk menerima posisi dominan mereka tanpa persoalan. Hegemoni politik sangat jelas dalam sistem politik pemerintahan Malaysia melalui Barisan Nasional (BN) yang di sokong oleh UMNO sebagai kekuatan utamanya menguasai pemerintahan elit Malaysia. BN yang berisikan para elit melayu tidak lagi memperhatikan NGO, barisan oposisi, media, dan lembaga peradilan yang lebih memperjuangkan suara-suara demokrasi modern. 

Sehubungan dengan itu, segala bentuk organisasi-organisasi, polisi, tentara, pengadilan, dll yang ada di pemerintah digunakan sepenuhnya oleh BN sebelum dan setelah pemilu  untuk memperkokoh dan memelihara kepentingan kelas atas. Selain itu juga, undang-undang seperti UU Rahasia Resmi (OSA), UU Keamanan dalam Negeri (ISA), UU Percetakan digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol politik Malaysia dan menghukum penentang-penentang pemerintah.  Partai politik utama Malaysia, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), telah memegang kekuasaan bersama partai - partai yang lain sejak kemerdekaan Malaysia pada 1957. UMNO  semakin besar ketika menjadi Barisan Nasiona BN. Barisan Nasional memiliki tiga komponen penting - UMNO, MCA (Pertubuhan Cina Malaysia) dan MIC (Kongres India Malaysia). 

Ternyata elit BN terutama elit Melayu telah berhasil mendominasi sistem pemerintahan di Malaysia sehingga dalam sistem pemilu Malaysia, kemenangan mereka dalam pilihan umum sudah dijamin. Misalnya, UMNO merupakan partai dominan yang diwakili dan didukung oleh elit-elit Melayu yang ditunjuk untuk mendominasi lembaga-lembaga penting negara seperti polisi, tentara, pengadilan, badan legislatif dan sebagainya. Dengan dominasi elit-elit Melayu ini, memudahkan mereka mengontrol pergerakan sistem pemerintahan yang ada untuk memastikan sistem yang dibentuk adalah sesuai tren budaya politik mereka. 

Pada 27 Juli 1955, menjalankan pemilihan umum yang pertama dalam sejarah setelah puluhan tahun dijajah. Partai-Partai utama yang bertanding ialah Partai Perikatan, Parti Islam Setanah Melayu (PAS), Parti Negara, Parti Buruh dan Parti Progresif Rakyat. Pemilu tersebut telah berlangsung  dengan kerjasama dari pihak kolonial Inggris. Partai perikatan telah menempatkan calon-calon untuk keseluruhan 52 kursi. Dalam pemilu tersebut Partai perikatan berhasil memenangkan 51 dari 52 kursi yang dipertandingkan. 

Kemenangan Partai Perikatan UMNO-MCA telah membuktikan kepemimpinan dan kerjasama antara berbagai kaum yang turut memperjuangkan manifesto yang menyeluruh kepada penduduk Tanah Melayu. Dasar-dasar yang ditetapkan oleh Perikatan ini merupakan satu langkah bijak di mana hegemoni Barat telah diteruskan tanpa disadari oleh masyarakat lokal. Dasar-dasar yang diperjuangkan Perikatan UMNO dianggap sangat 'murah hati' untuk membantu masyarakat lokal. Di balik sifat 'murah hati' itu, mereka mengharapkan dukungan dan kesetiaan dari rakyat untuk menjamin keberhasilan kebijakan yang dibuat.  

Pada saat pemilu yang lalu, pemilu yang dilangsungkan pada tahun 1964,1974,1978,1982,1986,1995 dan 2004 merupakan era kegemilangan Barisan Nasional yang disokong penuh oleh UMNO. Pada pemilu tahun 1964 (pemilihan umum yang ke-3) barisan Nasional menang 74 dari 104 kursi Parlemen atau 85 persen pada tahun 1964. Pada pemilu tahun 1974, BN mendapat 87 persen ini merupakan kemenangan besar. Diikuti pula, pemilu tahun 1978 dengan kemenangan BN sebanyak 130 kursi dari 154 kursi dalam Dewan Rakyat yaitu kurang lima kursi dibandingkan pencapaian dalam pemilu 1974. Dalam dalam pemilihan umum yang ke-6 (1982), BN mendapat kemenangan sebanyak 132 kursi dari 154 kursi dalam Dewan Rakyat dan ini merupakan 85.7 persen dari jumlah kursi, dan merupakan pencapaian kedua tertinggi sejak kemerdekaan ketika.   

Sedangkan dalam sedangkan dalam pemilihan umum yang ke-7 (1986) BN mendapat kemenangan 148 kursi dari 177 kursi dalam Dewan Rakyat (83.6%) terdapat sedikit penurunan sebesar 2.4 persen dibandingkan pilihan umuma yang terakhir. Namun BN berhasil mempertahankan mayoritasnya dalam parlemen dan berupaya memelihara genggamannya terhadap jabatan Perdana Menteri dan membentuk pemerintah. Pada pemilu yang ke-9 tahun 1995, BN mempertahankan mayoritas dalam parlemen dengan kemenangan 162 kursi dari 192 kursi dalam Dewan Rakyat, yang merupakan 84.4 persen dan mengalami kenaikan sebesar 19.6 persen dibandingkan pemilu yang terakhir. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilihan umum yang ke-11, BN mencapai kenaikan suara sebanyak 63.9. BN memenangkan 198 kursi dari 219 kursi dalam dewan rakyat.  Ini merupakan kemenagan besar sejak pemilu 1978. 

UMNO dilihat oleh orang Melayu sebagai wahana dan wadah perjuangan nasib orang Melayu. Selain itu, UMNO sebagai tonggak BN dan pemerintah memiliki kekuasaan politik dalam mengatur negara. Orang Melayu terlalu tergantung kepada UMNO untuk membela nasib mereka. Mereka berangggapan Jika partai-partai politik Melayu yang tidak terlibat dalam pemerintahan tidak memiliki dominasi kekuasaan politik. Kekuasaan politik inilah yang merupakan faktor dasar bagi kekuatan UMNO. Banyak orang Melayu enggan meninggalkan UMNO bukan disebabkan partai itu benar-benar memperjuangkan nasib orang Melayu, tetapi mereka melihat seperti “tambang emas” yang menjanjikan kemewahan dan kekuasaan kepada mereka dan berjuang melalui partai BN tanpa mengenal arti kekalahan.

Kedudukan hegemoni BN saat menang besar dalam pemilihan (tahun 1964,1974,1978, 1982, 1986, 1995 dan 2004) telah memastikan BN memperoleh kesetiaan dan dukungan yang tidak ada duanya dari masyarakat yang berada di bawah pemerintahan mereka. Pemerintah tidak lupa memberikan jabatan kepada pendukung setia mereka dengan berbagai bentuk keuntungan seperti jabatan dalam pemerintah, nama, dan  pangkat. Sebalik siapa yang menentang Perdana Menteri atau pemimpin-pemimpin pemerintah akan dilabel sebagai pendurhaka, pembelot, oposisi, anti-pemerintah, pengkhianat dan berbagai gelar negatif lainnya. 

Partai Nasionalis Dan Islam Malaysia

Dalam konteks Malaysia, Melayu dan Islam sering dilihat sebagai satu komponen yang sangat sulit untuk dipisahkan. Bila individu tertentu berasal dari etnis Melayu maka secara langsung akan diidentifikasikan beragama Islam.  Dalam kondisi yang lebih ekstrim, etnis selain Melayu yang memeluk Islam akan dikatakan "Masuk Melayu" dan akan meninggalkan identitas asal etnis

mereka. Pandangan ini diperkuat dengan Konstitusi Federasi yang mengatakan, "Melayu artinya seseorang yang menganut agama Islam, Fasih berbicara bahasa Melayu, menurut adat istiadat Melayu ".

Dalam politik Malaysia, Melayu dan Islam ini, sering disandingkan secara bersama. Ia dijadikan sebagai ideologi partai. Tidak jarang  sebagian orang menilai bahwa ini keliru karena Secara umum terdapat perbedaan yang jelas antara Melayu dan Islam. Melayu adalah etnis dan perjuangan yang berbasis etnis dicap sebagai nasionalisme.

Dalam konteks perpolitikan Malaysia, UMNO dan PAS dilihat sebagai dua partai terbesar yang mendukung ideologi Melayu-Islam dalam perjuangan politik mereka. Kedua partai sering bersaing dalam pemilihan umum demi mempertahankan ideologi masing-masing. UMNO lebih dilihat memperjuangkan nasionalisme Melayu. Untuk PAS pula, ideologi yang diperjuangkan adalah Islam. Namun dalam kondisi tertentu, PAS juga seolah-olah dilihat lebih mementingkan Melayu dalam tindakan politik mereka. Ini membawa pada persepsi PAS hampir sama dengan UMNO yang memperjuangkan kepentingan Melayu dan pada waktu yang sama membantah kepentingan etnis lain . 

Atas persepsi ini maka muncul saran agar PAS dan UMNO membentuk gagasan ‘untuk mempersatukan mereka' demi kesejahteraan rakyat. Gagasan ini mendapat tidak disutujui oleh kelompok internal PAS sendiri, tetapi disambut dengan tangan terbuka oleh pihak UMNO. Sehingga hari ini, ide mempersatukan mereka masih tidak menentu, tetapi tidak pernah dilupakan kedua pihak ini.

Kebijakan Ekonomi Malaysia

Setelah kerusuhan etnis pada 13 Mei 1969, kontroversi Kebijakan Ekonomi Baru dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Dari kebijakan ekonomi baru Malaysia menjaga keseimbangan politik-etnis yang lunak, dan mengembangkan peraturan yang unik menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan aturan politik yang menguntungkan bumiputera (sebuah grup yang terdiri dari etnis Melayu dan kaum pribumi) dan warganegara Malaysia yang menganut agama Islam.

Antara 1980-an hingga awal 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di bawah pimpinan Dr. Mahathir bin Mohammad, perdana menteri keempat Malaysia. Dalam periode ini terjadi peralihan dari ekonomi berdasarkan agrikultur menjadi produksi dan industri dalam bidang komputer dan barang elektronika rumahan . 

Pada akhir 1990-an, Malaysia diguncang krisis finansial Asia. Oposisi ke beberapa aspek dalam sistem yang ada membawa jatuh pemerintah. Oposisi dari sosialis dan reformis sampai partai yang mengadvokasikan pembentukan negara Islam. Pada 2003, Dr. Mahathir, perdana menteri yang menjabat terlama di Malaysia, mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan kepada Abdullah Ahmad Badawi. Pemerintahan baru mengadvokasikan pandangan moderat negara Islam yang didefinisikan oleh Islam Hadhari. 

Malaysia merupakan sebuah negara berpendapatan sederhana, berubah dari sebuah negara penghasil bahan mentah seperti getah, bijih timah dan sebagainya. Pada tahun 1971, menjadi negara multisektor melalui Kebijakan Ekonomi Baru. Pada dasarnya, pertumbuhan Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik seperti chip komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia merasakan tekanan hebat semasa krisis ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi informasi pada tahun 2001. KDNK pada tahun 2001 hanya meningkat sebanyak 0,3% disebabkan pengurangan 11% dalam bilangan ekspor tetapi paket perangsang fiskal yang besar telah mengurangi dampak tersebut.  

Malaysia mempunyai sejumlah elemen makroekonomi yang stabil (di mana tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan utang luar negeri yang rendah. Ini memungkinkan Malaysia untuk tidak mengalami krisis yang sama seperti Krisis finansial Asia pada tahun 1997. Walau bagaimanapun, prospek jangka panjang kelihatan kurang baik disebabkan kurangnya perubahan dalam sektor badan hukum terutama sektor yang berurusan dengan utang korporat yang tinggi dan kompetitif. Selain getah dan kelapa sawit yang banyak di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak juga kaya akan sumber alam seperti kayu balak, minyak bumi dan gas alam .

Perempuan Dalam Dunia Politik Malaysia 

Pada tahun 2002, negara Malaysia memiliki tiga tokoh perempuan yang memegang jabatan menteri: Menteri Urusan Perempuan dan Pembangunan Keluarga, Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian, dan Menteri Kesejahteraan dan Persatuan Nasional. Di samping itu, banyak pula perempuan yang memegang jabatan penting di pemerintahan, termasuk diantaranya para wakil menteri, sekretaris politik, diplomat, pejabat negara senior, anggotaanggota majelis negara-negara bagian, dan para senator di Dewan Negara. 

Akan tetapi, kehadiran kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Malaysia masih jauh dari cukup. Banyak pemuka perempuan yang membicarakan kesetaraan gender dalam konteks ini. Pada saat ini, kaum perempuan masih sangat kurang keterwakilannya di dalam institusi-institusi politik di Malaysia.

Menurut Rashila dan Saliha  paling tidak ada lima faktor umum yang menjadi kendala bagi peran serta aktif perempuan Malaysia dalam perpolitikan. Mereka mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut sebagai diskriminasi sosial terhadap peranan perempuan dalam kehidupan publik, kendala waktu yang disebabkan oleh tuntutan karir dan rumah tangga, argumen-argumen kultural dan religius yang menyatakan bahwa tempat bagi perempuan adalah di rumah, kendala struktural di dalam setiap partai politik yang tidak memungkinkan kaum perempuan melampaui level karir politik tertentu, serta kurangnya dukungan sumber daya, baik yang berupa dukungan organisasi, pengaruh, dan dana. Bertolakbelakang dengan miskonsepsi umum, sesungguhnya ada sebuah pemahaman konsep Islam yang memungkinkan orang menghargai kemungkinan-kemungkinan ke arah “pembebasan kaum perempuan” berdasarkan isi ajaran agama tersebut. Dalam banyak kasus, agama telah memberdaya dan memungkinkan kaum perempuan mencapai serta mewujudkan potensi dan kemampuan mereka sama dengan kaum laki-laki. Pengalaman kaum perempuan di Malaysia di penghujung pergantian abad yang lalu membuktikan hal ini. 

Kendala / Masalah Yang Dihadapi Perempuan Malaysia di Parlemen 

Banyaknya masalah yang dihadapi oleh perempuan yang memasuki politik di Malaysia dan membuat banyak di antara mereka takut melibatkan diri ke dalam politik.

Beban Ganda

Kaum perempuan sendiri memang banyak yang kurang tegas dan sering terpaksa memikul beban ganda, yakni harus pandai-pandai menyeimbangkan antara tugas rumah tangga dengan persoalan-persoalan karir, sehingga banyak di antaranya yang terbelit kesulitan besar, kecuali mereka yang benar-benar kuat dan tegar mencapai ambisinya 

Partai Politik

Karakter dan ciri partai-partai politik yang banyak menimbulkan kendala bagi keterlibatan perempuan di dalam politik. Secara umum biasanya partai-partai yang berkuasa dan mapan akan mempertahankan sikap konservatif dan tidak mau melihat serta menyesuaikan diri dengan arus perubahan radikal yang menggejolak di dalam masyarakat. Hanya partai-partai politik alternatif atau partai oposisi yang dinamis yang mau memberikan peluang dan kesempatan lebih besar kepada perempuan. Juga, banyak partai politik yang kekurangan sumberdaya untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan, bahkan bagi para anggota perempuannya, dikarenakan adanya berbagai tekanan yang diberlakukan oleh yang berwenang.

Lingkungan yang tidak bersahabat terhadap perempuan

Sungguh menyedihkan melihat banyak anggota parlemen dan dewan perwakilan negara-negara bagian perempuan yang masih mengalami pelecehan seksual, baik yang berupa komentar-komentar miring maupun lontaran yang menyinggung perasaan dalam sidang-sidang parlemen maupun rapat dewan-dewan perwakilan tersebut. Faktor lain yang menyebabkan kaum perempuan enggan terjun kedunia politik adalah adanya anggapan salah kaprah bahwa politik adalah dunia lelaki, disamping mereka juga kerap takut oleh pekatnya kemunafikan dan permainan-permainan kotor khas dunia politik.

Politik Malaysia

Secara sederhana kita dapat jelaskan sedikit tentang sistem politik malaysia, negara ini merupakan sebuah negara monarki konstitusional. Malaysia diketuai oleh seorang raja yang biasa dikenal dengan nama Yang di-Pertuan Agung yang dipilih oleh dan dari 9 sultan negara bagian-negara bagian Malaysia yang dipimpin sultan untuk menjabat selama lima tahun secara bergilir. Sistem ini berdasarkan Westminster karena Malaysia merupakan bekas tanah jajahan Britania Raya. Kekuasaan pemerintahan lebih banyak dipegang oleh cabang eksekutif dibandingkan yudikatif. Pemilu biasa diadakan setiap 5 tahun sekali .

Kekuasaan eksekutif ditetapkan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan Konstitusi Malaysia, Perdana Menteri haruslah seorang anggota Dewan Rakyat, yang menurut pendapat Yang di-Pertuan Agung, mendapat dukungan mayoritas dalam parlemen. Sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. 

Parlemen terbagi atas Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Negara mempunyai 70 orang senator (panggilan yang diberikan kepada anggota Dewan Negara). Pemilihan anggotanya bisa dibagi dua:

1). 26 anggota dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai perwakilan 13 negara bagian (setiap negara bagian diwakili oleh dua orang anggota).

2). 44 anggota yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk dua anggota dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan satu anggota masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dewan Rakyat mempunyai 222 anggota, dan setiap anggota mewakili satu konstituen. Mereka dipilih atas dasar dukungan banyak pihak melalui pemilu. Setiap anggota Dewan Rakyat memegang jabatan selama lima tahun, dan setelah itu pemilu yang baru akan diadakan. Kekuasaan yudikatif dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan. 

Daftar Pustaka

http://www.adb.org/Documents/Fact_Sheets/MAL.pdf  

Barbara Watson Andaya Dan Leonard Andaya, (1983). Sejarah Malaysia, Petaling Jaya: Macmillan Publisher

Malaysia Kita: Panduan Dan Rujukan Untuk Peperiksaan Am Kerajaan, (2003). Petaling Jaya: International Law Book Services

Bustamam, Ahmad ,(1972). Merintis Jalan Kepuncak, Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Kejora.

Jaafar, Kamaruddin (1980). Dr. Burhanuddin al-Helmy: Islam dan Kebangsaan Melayu, Kuala Lumpur: Penerbit Yayasan Anda

Purcell, Victor, (1967). Orang- orang Cina di Tanah Melayu, Oxford: Oxford University Press

Adam, Ramlah,  (2000). Dr Burhanuddin Al-Hemyi: Suatu Kemelut Politik, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia

Zaini Fadilah dan Thukiman Kassim, (2008). Hubungan Etnik Di Malaysia, Johor Bharu: Universiti Teknologi Malaysia

Mohamad, Mahathir,  (1995). The Early Years 1947-1972, Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn.Bhd.