Banyak negara dunia ketiga memperoleh kemerdekaan mereka setelah lama dalam keterpurukan, dan sebagaimana negara yang baru merdeka pasti didapkan pada persoalan krusial yang membutuhkan penanganan segera, yakni kemiskinan dan keterbelakangan. Lantas dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, pembangunan dijadikan paradigma utama untuk mengatasi persoalan yang ada. Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, dan Singapur adalah contoh-contoh negara yang berhasil melakukan pembangunan ekonomi dan menjadi model pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga. Kini persoalan yang dihadapi oleh negara saat ini adalah peran pembangunan tersebut telah sedemikan dikurangi. Padahal, pada beberapa dekade lalu, pembangunan diharapkan menjadi sarana utama untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan.
Negara pembangunan juga disebut sebagai sistem okonomi terencana karena pemerintah menetapkan rencana-rencana pembangunan yang kemudian dikoordinasikan melalui badan atau lembaga perencanaan pembangunan. Birokrasi negara pembangunan dikenal memiliki dukungan terhadap sistem politik yang ada. Dengan adanya birokrasi ala meritokrasi weberian dan supportif, negara pembangunan mampu mengkoordinasikan rencana-rencana pembangunan dengan sektor-sektor swasta domestik secara efektif dan maksimal sehingga capaian pembangunan pun lebih baik.
Dalam perkembangannya, globalisasi neoliberal telah memangkas habis peran negara pembangunan tersebut, termasuk dalam mengikis kapasitas untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Tatanan neoliberal menolak intervensi akktif negara dalam pasar. Bahkan, cenderung melihat negara sebagai sumber masalah dibandingkan sebaliknya.
Jika dilhat secara mendalam, maka kita akan melihat sebab-sebab utama memudarnya peran negara ini dalam pembangunan. Pertama, dan yang paling utama kebangkitan kembali ideologi neoliberal sejak tahun 1970-an. Diawali di Inggris kemudian di AS, ideologi kanan baru, neoliberal kemudian menyebar hampir tanpa perlawanan berarti keseluruh dunia. Penyebarannya, diantaranya melalui lembaga pendidikan, media, dan tokoh-tokoh politik melalui proses hegemonik. Kedua, adalah sifat hakiki globalisasi yang secara potensial mereduksi negara sebagai satu-satunya aktor dal;am ekonomi dan politik internasional. Revolusi teknologi komunikasi dan transportasi telah mendorong munculnya integrasi dunia dalam skala global. Dalam situasi dunia yang terintegrasi tersebut, muncul aktor-aktor baru di bidang ekonomi dan politik yang meliputi menggerogoti negara sebagai salah satu rangkaian proyek global suatu negara sekarang ini tidak lagi mampu berlindung di balik urusan dalam negeri.
Catatan penting yang harus dipahami adalah begitu lemahnya negara ketika berhadapan dengan pasar, dan begitu kuatnya bahkan cenderung otoriter ketika berhadapan dengan konstituen politiknya. Di Indonensia, kebijakan liberalisasi dan privatisasi tidak pernah melalui konsultasi publik. Kebijakan-kebijakan tersebut dirumuskan dalam lingkaran elite politik. Padahal, secara substansial, kebijakan liberalisasi tersebut mempunyai implikasi tidak hanya saat ini etapi jangka panjang.
Dalam membahas tentang pembangunan, mari kita lihat gagasan Sen yang mengaitkan pembangunan dengan kebebasan. Menurutnya, pembangunan seyogiyanya dilihat sebagai perluasan kemerdekaan nyata yang dinikmati masyarakat. Menurut Sen dengan menekankan pada kemerdekaan manusia, membuat pandangan ini berbeda dengan pandangan-pandangan sempit pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, industrialisasi, kemajuan teknologi, dan modernisasi sosial. Pembangunan sebagai perluasan ruang kebebasan memerlukan penghilangan sumber-sumber ketidakbebasan tersebut, seperti kemiskinan sebagaimana halnya tirani, miskinnya kesempatan ekonomi sebagaimana halnya devrivasi sosial secara sistematik, dan pengabaian fasilitas publik sebagaimana halnya intoleransi atau tindakan berlebihan dari suatau negara yang menindas.
Sen lebih jauh mengemukakan bahwa kebebasan menjadi isu sentral dalam proses pembangunan karena dua alasan. Pertama, alasan evaluatif yang menegaskan bahwa penilaian kemajuan pembangunan seharusnya dipahami dalam pengertian: apakah pembangunan telah mondorang kebebasan manusia?. Kedua, alasan efektifitas yang menegaskan bahwa hasil-hasil pembangunan sepenuhnya bergantung pada agen-agen manusia yang bebas.
Dalam perkembangannya, globalisasi neoliberal telah memangkas habis peran negara pembangunan tersebut, termasuk dalam mengikis kapasitas untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Tatanan neoliberal menolak intervensi akktif negara dalam pasar. Bahkan, cenderung melihat negara sebagai sumber masalah dibandingkan sebaliknya.
Jika dilhat secara mendalam, maka kita akan melihat sebab-sebab utama memudarnya peran negara ini dalam pembangunan. Pertama, dan yang paling utama kebangkitan kembali ideologi neoliberal sejak tahun 1970-an. Diawali di Inggris kemudian di AS, ideologi kanan baru, neoliberal kemudian menyebar hampir tanpa perlawanan berarti keseluruh dunia. Penyebarannya, diantaranya melalui lembaga pendidikan, media, dan tokoh-tokoh politik melalui proses hegemonik. Kedua, adalah sifat hakiki globalisasi yang secara potensial mereduksi negara sebagai satu-satunya aktor dal;am ekonomi dan politik internasional. Revolusi teknologi komunikasi dan transportasi telah mendorong munculnya integrasi dunia dalam skala global. Dalam situasi dunia yang terintegrasi tersebut, muncul aktor-aktor baru di bidang ekonomi dan politik yang meliputi menggerogoti negara sebagai salah satu rangkaian proyek global suatu negara sekarang ini tidak lagi mampu berlindung di balik urusan dalam negeri.
Catatan penting yang harus dipahami adalah begitu lemahnya negara ketika berhadapan dengan pasar, dan begitu kuatnya bahkan cenderung otoriter ketika berhadapan dengan konstituen politiknya. Di Indonensia, kebijakan liberalisasi dan privatisasi tidak pernah melalui konsultasi publik. Kebijakan-kebijakan tersebut dirumuskan dalam lingkaran elite politik. Padahal, secara substansial, kebijakan liberalisasi tersebut mempunyai implikasi tidak hanya saat ini etapi jangka panjang.
Dalam membahas tentang pembangunan, mari kita lihat gagasan Sen yang mengaitkan pembangunan dengan kebebasan. Menurutnya, pembangunan seyogiyanya dilihat sebagai perluasan kemerdekaan nyata yang dinikmati masyarakat. Menurut Sen dengan menekankan pada kemerdekaan manusia, membuat pandangan ini berbeda dengan pandangan-pandangan sempit pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, industrialisasi, kemajuan teknologi, dan modernisasi sosial. Pembangunan sebagai perluasan ruang kebebasan memerlukan penghilangan sumber-sumber ketidakbebasan tersebut, seperti kemiskinan sebagaimana halnya tirani, miskinnya kesempatan ekonomi sebagaimana halnya devrivasi sosial secara sistematik, dan pengabaian fasilitas publik sebagaimana halnya intoleransi atau tindakan berlebihan dari suatau negara yang menindas.
Sen lebih jauh mengemukakan bahwa kebebasan menjadi isu sentral dalam proses pembangunan karena dua alasan. Pertama, alasan evaluatif yang menegaskan bahwa penilaian kemajuan pembangunan seharusnya dipahami dalam pengertian: apakah pembangunan telah mondorang kebebasan manusia?. Kedua, alasan efektifitas yang menegaskan bahwa hasil-hasil pembangunan sepenuhnya bergantung pada agen-agen manusia yang bebas.
Stiglitz dan Squeare dengan tegas mengemukakan bahwa Nagara menjadi satu-satunya pintu harapan yang bisa diandalkan untuk mengimbangi sifat merusak pasar. Dengan kata lain, kita mesti mempertimbangkan kembali peran negara di tengah globalisasi sekarang ini, dan ini hanya mungkin jika kita mampu melakukan reformasi secara mendasar atas tatanan yang ada. Ini menjadi kebutuhan mutlak jika merujuk Stiglitz dan Squeare, agenda pembangunan harus diperluas dengan memasukkan demokrasi, keadilan, pembangunan yang berkelanjutan yang meningkatkan standar hidup dalam basis yang lebih luas, tidak hanya mencakup makroekonomi dan liberalisasi perdagangan, tetapi juga pasar keuangan yang kuat, mendorong kompetisi, dan memperbaiki layanan publik.
Berikan Komentar Anda